Bisnis

RESTITUSI (PENGEMBALIAN PAJAK)

RESTITUSI (PENGEMBALIAN PAJAK)

Restitusi merupakan suatu jumlah pajak yang dibayarkan terlalu besar dan akan dimintakan kembali oleh Wajib Pajak. Restitusi juga dapat dikatakan bahwa suatu mekanisme pengembalian pajak yang terlalu banyak disetorkan oleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak dan menyangkut satu jenis pajak saja.

Sebenarnya tersedia mekanisme lain yaitu kompensasi untuk setiap kelebihan pembayaran pajak. Dengan kompensasi, pajak yang dianggap lebih dibayar untuk suatu periode berikutnya. Kompensasi tidak dapat dilakukan untuk jenis pajak yang berbeda. Misalnya, jika Wajib Pajak dalam SPT-nya mengklaim memiliki kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Maka jika ia memiliki hutang pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, ia tidak dapat melakukan kompensasi lewat keterangan di SPT-nya.

Kompensasi antar jenis pajak hanya dapat dilakukan ketika sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Dalam memenuhi kewajiban pembayaran bila SKP Lebih Bayar, dapat dilakukan proses kompensasi antar jenis pajak tadi.

Secara garis besar, proses restitusi ditempuh ketika Wajib Pajak tidak ingin melakukan kompensasi atas pajak yang lebih dibayarnya tadi ke periode berikutnya. Maka dari itu, ia mengajukan permohonan untuk pengembalian dalam bentuk tunai atas kelebihan pembayaran yang diklaimnya tadi.

Sebagai contoh, jika Wajib pajak mempunyai kelebihan pembayaran pada akhir bulan Desember 2002 untuk jenis PPh Pasal 25. Kelebihan pajak yang dibayarkan ini dapat diperlakukan:

  1. Dikompensasikan dengan pembayaran PPh Ps. 25 Bulan Januari 2003, atau
  2. Diminta kembali atau restitusi.

Dengan demikian, ketika Wajib Pajak memutuskan untuk meminta kelebihan pembayarannya, ia secara jelas mencantumkan tanda tersebut pada Surat Pemberitahuan (SPT) bahwa untuk kelebihan pembayaran tadi dimintakan restitusi.

Kelebihan pembayaran pajak ini dapat terjadi pada PPh dan juga pada PPN. Dibawah ini merupakan contoh bagaimana kelebihan pajak tadi bisa terjadi.

PPh yang dipotong oleh orang lain lebih besar dari besarnya pajak yang terhutang. Kondisi ini terjadi ketika Lembaga Nirlaba memiliki pendapatan atau penghasilan dari jasa sewa, jasa teknik atau jasa konsultan yang mana klien atau langganan akan memotong dari pembayaran ke lembaga yang dibayar di muka. Dengan demikian, pada akhir tahun pajak dilakukan perhitungan ulang.

Sumber: Indonesian Tax Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *