Bisnis

PPh Pasal 23

PPh Pasal 23

Peranan lembaga dalam Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 tergantung pada apakah lembaga sebagai penerima penghasilan atau sebagai pemberi penghasilan. Dalam hal ini lembaga memberikan suatu jenis jasa konsultasi, jasa teknik atau jasa manajemen kepada kliennya, maka lembaga akan menerima penghasilan sebagai balas jasa dari pelayanan tadi.

Dalam hal tersebut, penghasilan yang seharusnya diterima akan berkurang sebesar PPh. Pajak akan dipotong langsung oleh pemberi penghasilan (klien lembaga) dan sebagai gantinya lembaga akan menerima bukti pemotongan yang sudah dilakukan.

Pada akhir tahun, lembaga akan menghitung kembali pajak yang sudah dipotong oleh klien-kliennya sebagai PPh yang dibayar dimuka. Dengan demikian, dalam menentukan apakah lembaga masih harus menyetor pajak pada akhir tahun pajak atau tidak akan ditentukan dengan besarnya jumlah pajak yang terhutang selama tahun pajak yang bersangkutan.

Apabila yang terjadi sebaliknya, lembaga menggunakan jasa konsultan atau jasa teknik dari pihak lain, dan untuk itu lembaga harus membayar fee atau nama lainnya maka lembaga berperan sebagai pemotong pajak. Sama dengan peran pada PPh Pasal 21, lembaga dimintai tolong untuk memotong suatu jumlah tertentu dari pembayaran yang dilakukannya kepada pihak lain. Sanksi administrasi  dan denda akan dikenakan bila lembaga lalai dalam hal ini.

Salah satu cara lain dari PPh Pasal 23 adalah dikenakannya pajak final. Pajak final merupakan pajak yang dikenakan terhadap suatu transaksi di mana tidak tersedia mekanisme kompensasi untuknya. Maka dari itu, untuk transaksi tadi bukan merupakan pajak yang dibayar di muka bagi penerima penghasilan. Dengan kata lain, ia tidak perlu menghitung kembali pada akhir tahun pajak berapa pajak yang sudah dipotong oleh kliennya dan berapa pajak yang terhutang.

Pajak final dikenakan untuk penghasilan yang berasal dari kapital atau harta dari Wajib Pajak. Jika lembaga memiliki rumah atau bangunan yang disewakan kepada pihak lain maka lembaga bertindak sebagai  penerima penghasilan. Penyewa akan memberikan pembayaran kepada lembaga dikurangi dengan pajak penghasilan pasal 23 final. Pemotongan ini akan didukung dengan pemberian bukti pemotongan final PPh Pasal 23 oleh penyewa kepada lembaga.

Setelah lembaga tersebut menerima bukti potong pada akhir tahun pajak, penghasilan lembaga dari sewa ini tidak termasuk sebagai penghasilan yang harus dihitung kembali jumlah pajaknya yang terhutang. Demikian juga bukti potong pajak finalnya tidak dihitung sebagai pajak yang dibayar di muka. Dengan demikian, pengertian pajak final adalah pajak yang dipotong dan tidak dapat dikompensasikan sama sekali dalam satu tahun pajak.

Jika lembaga bertindak sebaliknya, yaitu menyewa atau memanfaatkannya aset dari institusi lain maka lembaga juga harus memotong suatu jumlah tertentu sebagai PPh final. Hasil pemotongan ini disetorkan ke Kas Negara setiap bulan dan dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 4 ayat 2. Bila lembaga tidak melakukan pemotongan maka akan dikenakan sanksi administrasi dan denda. Sama seperti di atas, bukti potong ini tidak berlaku sebagai kredit pajak dan tidak dapat dikompensasikan oleh Wajib Pajak.

Sumber: Indonesian Tax Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *