Bisnis

Pertimbangkan Bebas PPN Untuk Agen Asuransi

Pertimbangkan Bebas PPN Untuk Agen Asuransi

Perusahaan asuransi jiwa meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempertimbangkan bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk agen asuransi. Jika permintaan tersebut dikabulkan, maka penetrasi asuransi jiwa terhadap jumla penduduk diyakini akan semakin besar.

Direktur Pemasaran PT Asuransi Jiwasraya, De Yong Adrian menjelaskan bahwa Wajib Pajak (WP) agen asuransi memiliki dua sisi yang berbeda. Satu sisi, pengenaan pajak tidak membedakan profesi apapun. Sisi yang lainnya, semangat perusahaan asuransi jiwa dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong terciptanya 10 juta agen asuransi akan terkendala.

Hal tersebut dikarenakan jika seluruh agen asuransi tanpa membedakan pendapatan yang diperoleh dipukul rata terkena pajak, dapat berdampak pada penjualan produk asuransi. Meskipun demikian, jika agen asuransi terkena pajak maka efeknya akan terasa pendek saja. Maka dari itu, asuransi telah menjadi kebutuhan untuk masyarakat sampai sekarang. Walaupun harus diakui jika penetrasi asuransi jiwa yang saat ini baru 2,5% terhadap jumlah penduduk Tanah Air, butuh waktu lama untuk menjangkau setiap individu untuk memiliki asuransi.

Industri asuransi jiwa meminta kepada DJP agar tidak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penghasilan yang diterima oleh agen asuransi. Hal itu dikarenakan, penghasilan agen asuransi saat ini tidaklah tetap. Sebelumnya pun Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengirim surat kepada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tentang kejelasan hal pembayaran PPN atas penerimaan komisi yang diperoleh agen asuransi.

AAJI memahami betul bahwa agen asuransi secara perpajakan telah dinyatakan suatu kegiatan usaha atau suatu profesi. Untuk itu, penghasilan yang diterima atau komisi atas jasa yang dilakukannya dalam memasarkan jasa asuransi satu penanggung atau perusahaan asuransi merupakan objek PPN.

Namun, AAJI meminta kepada para agen asuransi dengan penghasilan dibawah rp 4,8 miliar tidak dikenakan oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sumber: Indonesian Tax Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *