Bisnis

Para Pelaku Bisnis Asuransi Jiwa Gundah

Para Pelaku Bisnis Asuransi Jiwa Gundah

Pangkal masalahnya yakni rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Dengan adanya revisi balend tersebut, Ditjen Pajak (DJP) akan menggunakan pajak atas unitlink, reksa dana, hingga Efek Bangun Aset(EBA). Intinya setiap penghasilan dari imbal hasil investasi akan dikenakan pajak dengan tarif yang sama.

Rencana tersebut pula akan membuat bingung perusahaan asuransi. Pasalnya, dengan itu akan menggugurkan Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor 56/PJ/2015 tentang pencabutan PPh Final 15% atas produk asuransi yang baru berlaku sejak 24 Juli 2015.

Merujuk kepada SE tersebut, para penerima manfaat yang mencairkan polis asuransi miliknya tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 15%. Sebelumnya, manfaat polis asuransi yang dicairkan sebelum tiga tahun akan terkena PPh Final 15%.

Dikutip dari pernyataan Simon Imonato, selaku Kepala Departemen Keuangan, Pajak dan Investasi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengaku tidak tahu terhadap rencana pengenaan pajak unitlink. Dirinya berpegangan pada kesepakan Ditjen Pajak dan AAJI pada Oktober 2015 lalu. Pajak dan AAJI bersepakat bahwa pajak asuransi dan unitlink bebas terhadap PPh Final.

Hasilnya, Simon Imanto meminta agar pemerintah agar bisa  melibatkan pengawas industri asuransi yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan asosiasi atas pengenaan rencana pajak unitlink. Menurutnya, industri asuransi di Indonesia saat ini menganut tax exemption, yakni membayar premi dari penghasilan yang sudah dikenakan pajak. Dengan demikian, manfaat asuransi dikecualikan dari objek pajak.

Selain itu, Direktur Utama PT BNI Life Budi Tampubolon menambahkan, rencana perubahan peraturan perpajakan tersebut bakal mengurangi pertumbuhan bisnis industri asuransi jiwa. Apalagi selama ini pertumbuhan asuransi jiwa banyak ditopang produk unitlink.

Adapula salah satu pengurus memberikan keterangan memberikan keterangan tambahan, bahwa jika PPh Final tetap diberlakukan untuk produk asuransi berbalut investasi atau unitlink, maka dengan demikian akan terjadi dobel pajak terhadap asuransi. Pertama, saat perusahaan asuransi mengalokasikan premi membeli saham. Kedua, manfaat investasi seperti deviden atau imbal hasil yang juga akan terkena pajak.

Selanjutnya, Mekar Satria Utama selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak menambahkan, walaupun Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito mengundurkan diri, dengan adanya rencana revisi Undang-Undang PPh tersebut akan tetap berjalan. Itu artinya, rencana pungutan pajak unitlink bakal berjalan terus. Namun, “Karena unitlink yang sifatnya teknis, saya harus tanyakan dulu kepada pihak yang terkait,” ujarnya.

Sumber: Indonesian Tax Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *