Bisnis

Pajak Sawit, Cukup Nyelekit

pajak sawit, cukup nyelekit

Pajak Sawit – Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015, Pemerintah mulai melakukan pungutan atas Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya atau yang lebih dikenal dengan nama CPO Supporting Fund (CSF). Beberapa pengusaha industri hilir kelapa sawit menyatakan keberatan atas pungutan dari pemerintah tersebut, pajak penghasilan pasal 21 hal itu dikarenakan akan menambah pungutan pemerintah yang selama ini sudah terlalu banyak.

“Kita mau ekspor sawit dari hulu hingga hilir sudah kena 6 jenis kewajiban, pertama Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%, setelah kita produksi kena lagi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 sebanyak 25%, dan lain sebagainya,” ujar Topa Simatupang Ketua Bidang Organisasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). baca: administrasi perkantoran

Selain itu, pengusaha sawit juga harus melakukan kewajiban membina petani kecil sebagai petani plasma. “Kita keluarkan barang kena lagi Bea Keluar, perusahaan juga ada kewajiban 20% lahan kelapa sawit untuk pembinaan petani, kita owner pas mau ambil keuntungan juga kena lagi pajak dividen sebesar 15%,” tambahnya.

Topa juga mengungkapkan, tanpa adanya pungutan CSF saja setiap pengusaha ekportir kelapa sawit sudah menanggung pajak sampai ekspor lebih dari 50%. “Dengan total produksi 32 juta ton, potensi sawit ekspor kita Rp 300 triliun lebih. Harusnya pemerintah cari kebijaan fiskal lain selain memungut biaya ekspor. Saya rasa bagus diterapkan untuk hulu, tetapi dari industri hilir saja kita sudah serap tenaga kerja, retribusi untuk daerah dan tentu nilai tambah CPO, jangan dirusak yang sudah bagus,” keluh Topa.

Belum lagi, sambung Topa, biaya pengiriman hingga ke pelabuhan juga jauh lebih mahal dibanding Malaysia. “Loh, bagaimana bisa saingan harga. Biaya muat di pelabuhan kita juga lebih mahal,” tambahnya.

Terkait dengan kebijaka CSF, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di bawah Kementerian Keuangan mengelola pungutan atas ekspor produk kelapa sawit dan turunannya.

Seperti kita ketahui, setiap pengertian pajak perusahaan yang ingin mengekspor produk kelapa sawit akan ditarik pungutan. Dengan tarif yang berkisar antara US$ 10-40 per ton untuk produksi olahan dan US$ 50 per ton untuk produksi murni.

Peruntukan dana tersebut nantinya adalah peremajaaan dari tanaman sawit rakyat, mendorong pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) perkebunan kelapa sawit, mendorong penilaian dan perkembangan, promosi serta sarana dan prasarana.

Selain harus tetap turut menjaga kelestarian alam, keberadaan pajak sawit juga  menjadi tambahan tersendiri yang tentunya akan mewarnai perpajakan di Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai WNI yang baik harus menjaga kesinambungan keduanya agar selaras dan akan menghasilkan manfaat yang ekstra.

Sumber: Indonesian Tax Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *