Bisnis

Memburu WP Yang Tidak Ikut Tax Amnesty

Memburu WP Yang Tidak Ikut Tax Amnesty

Memburu WP Yang Tidak Ikut Tax Amnesty – Keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No 36/2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan tentunya bakal menjadi senjata baru bagi aparat pajak.

Namun, hal tersebut berbeda program dengan tahun 2016. Saat ini aparat pajak lebih fokus memburu wajib pajak (WP) yang tidak ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty. Meskipun begitu, aturan tersebut merupakan turunan dari pasal 18 atas Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak No 11/2016. jasa lainnya: info training pajak

Saat ini aparat pajak sedang fokus untuk menelusuri harta masyarakat yang tidak mengikuti program tax amnesty dan belum mencantumkan aset dan hartanya secara benar di surat pemberitahuan (SPT) pajak.

Yon Arsal selaku Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dirinya mengaku bahwa aturan tersebut diharapkan bisa mendongkrak penerimaan pajak pada 2017 dan 2018. Apalagi, realisasi penerimaan pajak hingga pertengahan bulan September ini baru mencapai 58% dari target yang ditentukan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 sebesar Rp 1.283,57. artikel lainnya pph pasal 21

Jika semua lancar, pajak berharap anggaran tahun 2017 tidak harus berhadapan dengan shortfall yang besar. “Potensinya sudah kami hitung dan signifikan tapi tidak semua bisa direalisasikan tahun ini,” ujarnya tanpa merinci besaran target, Rabu (20/9).

Hanya merujuk PP 36/2017, aturan ini berlaku bagi semua WP. Bagi WP yang mengikuti program tax amnesty, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi WP yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan repatriasi harta. Sementara bagi WP yang tidak mengikuti program tax amnesty, PP ini menyasar harta besih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh.

Yon mengatakan bahwa DJP akan menggunakan PP in secara bertahap. Mereka juga tidak ada target nominalyang harus tercapai.

Tahap awal, DJP fokus pemeriksaan pada WP yang tidak mengikuti program tax amnesty. Pasalnya, pemerintah ingin bertindak adil, kerena peserta tax amnesty sudah membayar pajak tambahan. artikel lainnya: pengertian pajak

Pemeriksaan akan dilakukan atas SPT yang sudah terdata di DJP. Data di SPT akan dibandingkan dengan database yang sudah dihimpun DJP dari instansi lain.

Sumber: Harian Kontan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *