Bisnis

Ketentuan Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Ketentuan Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Informasi yang perlu diketahui tentang untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan/Jamsosotek yang sudah berhenti kerja atau ter-PHK dari perusahaan minimal satu bulan, mulai 1 September 2015 uang JHT (jaminan hari tua) bisa diambil seluruhnya. Setelah sebelumnya untuk bisa mencairkan 100% harus menunggu sampai 56 tahun, atau ketika sudah meninggal dunia.

Revisi ini jelas  merupakan kabar gembira nan bahagia bagi peserta BPJS Tenaga Kerja, baik yang sudah tidak bekerja maupun yang masih aktif bekerja. Khusus untuk yang sudah berhenti bekerja, tentu mulai awal September sudah bisa mengambil uang JHT-nya. Sedangkan bagi yang masih bekerja ini juga kabar yang melegakan, karena jika sewaktu-waktu berhenti bekerja, tidak perlu berlama-lama cukup satu bulan menunggu sudah bisa menklaim dana JHT-nya.

Dalam revisi terbaru ini, peserta BPJS ketenagakerjaan yang telah berhenti bekerja plus masa tunggu satu bulan, uang JHT bisa langsung dicairkan. Tidak perlu menunggu-nunggu lagi sampai masa kepesertaan  mencapai 10 tahun, atau ketika sudah berumur 56 tahun, seperti yang sempat dirilis dalam peraturan sebelumnya.

Prosedur pencairan uang JHT yang dibatasi hanya 10% untuk persiapan pensiun, 30% untuk biaya perumahan, dan 100% ketika sudah berumur 56 tahun, itu nantinya hanya berlaku bagi peserta-peserta BPJS Tenaga Kerja yang masih aktif bekerja. Sementara yang sudah berhenti bekerja, uang JHT bisa diambil sepenuhnya.

Revisi peraturan baru pembayaran dana JHT ini disampaikan langsung oleh Menteri  ketenagakerjaan Republik Indonesia, bapak Hanif Dzakiri, pada hari kamis, 20 Agustus 2015. Beliau mengumumkan, para pekerja yang terkena PHK atau yang sudah berhenti bekerja bisa mencairkan uang Jaminan Hari Tua-nya sebulan setelah berhenti bekerja.

Jadi buat teman-teman peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berhenti bekerja, entah karena mengundurkan diri (resign) atau pun diberhentikan (PHK), mulai awal September nanti sudah bisa mengambil semua saldo JHT-nya. Selain harus sudah berhenti bekerja setidaknya satu bulan, tentu saja jangan lupa untuk mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratannya, seperti:

  1. Kartu Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan
  2. Paklaring
  3. KTP atau boleh juga SIM
  4. Kartu Keluarga
  5. Buku Tabungan.

Dokumen-dokumen tersebut difotocopy masing-masing satu lembar dan wajib menyertakan dokumen yang asli. Kurang salah satu saja, pengajuan klaim dana JHT bisa ditolak.

Untuk tata cara pencairannya masih sama seperti biasanya, bahwa peserta JHT BPJS Ketenagakerjaan terdekat, mengisi formulir pengajuan klaim  JHT, menandatangani surat pernyataan sedang tidak bekerja di perusahaan manapun, ceklis kelengkapan berkas, panggilan wawancara, difoto dan terakhir transfer seluruh saldo JHT ke nomor rekening bank. Jangan sungkan bertanya kepada petugas BPJS TK jika ada hal-hal yang membingungkan ataupun tidak dimengerti.

Sumber: Indonesian Tax Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *