Bisnis

Izin Keluar Masuk Barang Impor akan Diintegrasikan di PTSP

Izin Keluar Masuk Barang Impor akan Diintegrasikan di PTSP

Izin Keluar Masuk Barang Impor akan Diintegrasikan di PTSP – Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menginterasikan seluruh perizinan perdagangan internasional dalam satu pintu. Hal tersebut dilakukan untuk memotong proses perizinan impor yang panjang. Proses perizinan ini akan tergabung dalam Pelayanan Terpandu Satu Pintu (PTSP) yang saat ini ada.

Integrasi perizinan kepabeanan di dalam PTSP ini diharapkan dapat menjawab harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan murah. jasa lainnya: info training pajak

Herus Pambudi selaku Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu mengungkapkan bahwa pihaknya menaruh perhatian yang serius pada persoalan tersebut.

Oleh karena itu, Kemenkeu saat ini tengah mencari solusi panjangnya pelayanan izin ekspor dan impor bersama-sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. “Rapat terakhir dengan pimpinan sudah menginstruksikan segera diselesaikan, kita sedang mencoba untuk PTSP,” ujar Heru.

Heru mengatakan bahwa dalam kajian yang telah disiapkan pihaknya tersebut, nantinya tidak hanya perizinan keluar masuk barang ekspor impor yang disatukan, tapi juga sistemnya akan dibuat terintegrasi sehingga lebih mudah dan murah saat melakukan pengurusan perizinan. artikel lainnya pph pasal 21

Namun dirinya masih belum bisa memastikan kapan target pemerintah menerapkan sistem PTSP ini karena masih menunggu arahan dari Menteri Koordinator Perekonomian.

Seperti yang telah diketahui, bahwa selain melibatkan DJBC, masalah ekspor dan impor ini juga melibatkan Kementerian Perdagangan dan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Oleh karena itulah peran koordinasi dari Menko Perekonomian sangat dibutuhkan.

Enny Sri Hartanti selaku Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa permasalahan bea cukai itu sebenarnya bukan perizinannya , tetapi administrasi kepabeanan karena agak rancu ketika mengurus perizinan sebab banyak kementerian yang terlibat.

Enny mengungkapkan bahwa menurutnya banyak kewenangan yang bermain dalam mengeluarkan barang yang dibawa importir, terutama Kementerian Perdagangan. “Perlu ada satu lembaga otoritas untuk selesaikan masalah administrasi ini,” ujarnya.

Dirinya mengatakan bahwa hingga saat ini, belum ada satu otoritas yang mengurus seluruh perizinan keluar masuknya barang. Meski sudah ada Indonesia National Single Window (INSW), tetapi peran INSW ini sekedar memindahkan data dari konvensional ke digital, tetapi tidak mengurusi kelulusan perizinan. artikel lainnya: pengertian pajak

Rainer Prakuso Tobing selaku Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Perindustrian mengatakan bahwa masalah perizinanan tersebut tidak seharusnya menjadi fokus kerja DJBC. Dirinya meminta Bea dan Cukai fokus mengurus post border dwelling time. Urusan perizinan sudah cukup teratasi dengan adanya INSW. Jika ada yang masih bermasalah hal ini disebabkan importir asal mengirim barang, tapi belum menyiapkan dokumen.

Sumber: Harian Kontan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *