Bisnis

Era E-Self Assessment Perpajakan

Era E-Self Assessment Perpajakan

Era E-Self Assessment Perpajakan – Sebagai bagian dari e-government, Direktorat Jenderal Pajak (DPJ) pada beberapa tahun terkhir ini juga memperkenalkan produk teknologi informasi dan komunikasinya antara lain: M-Pajak, e-registration, billing system/e-billing, e-SPT, e-filling & e-FIN dan e-Faktur.

Adapun produk-produk teknologi informasi dan komunikasi diterbitkan oleh DPJ untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pendaftaran, penghitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak yang terutang. pengertian pajak

E-government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-government biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi. E-government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan meng-optimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

E-government bisa juga diartikan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-government dapat diaplikasikan pada legislative, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, tarif pph badan menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintah yang demokratis.

Salah satu faktor yang paling berperan mengubah peradaban dunia saat ini adalah hadirnya teknologi informasi dan komunikasi. Tidak dapat dipungkiri teknologi informasi dan komunikasi hadir pada hampir seluruh sektor di kehidupan manusia. Dengan teknologi informasi dan komunikasi, dunia seolah tidak lagi memiliki batas ruang dan waktu.

Contoh produk teknologi informasi dan komunikasi yang mempermudah kehidupan manusia diantaranya yaitu E-mail, e-commerce, e-learing, e-banking, e-magazine, e-paper, e-books, dan e-government.

Dalam penerapannya, e-government dapat disampaikan melalui 3 (tiga) model penyampaian, yaitu:

Government to Citizen atau Government to Customer (G2C)

Penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah kepada masyarakat, kemungkinan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Contoh dari G2G ini adalah: pajak online.

Government to Business (G2B)

Transaksi-transaksi elektronik gimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. pph 21 adalah Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui proses peningkatan bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi interaksi G2B adalah sistem e-procurement.

Government to Government (G2G)

Dengan G2G memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen dan lembaga pemerintah melalui basis data terintegrasi. Contoh dari penerapan G2G ini adalah pelayanan kepada masyarakat secara terpadu.

Berdasarkan tipe-tipe penyampaian e-government di atas, dapat diketahui bahwa produk hasil teknologi informasi dan komunikasi yang diterbitkan oleh DPJ merujuk pada penyampaian e-government tipe G2C. Melalui tipe tersebut, DJP memberikan pelayanan  kepada Wajib Pajak berupa kemudahan dalam pemberian informasi, kemudahan dalam pendaftaran, kemudahan dalam penghitungan, kemudahan dalam pengisian, kemudahan dalam pembayaran dan kemudahan dalam pelaporan pajak.

Sumber: Indonesian Tax Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *