Bisnis

Cara Pajak Mengejar Setoran Meresahkan

Cara Pajak Mengejar Setoran Meresahkan

Kalangan pengusaha dan  peserta pengampunan pajak ( tax amnesty ) saat ini tengah cemas. Sumber kecemasan mereka yakni dilandasi dengan adanya Peraturan Pemerintah PP No.36/2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) akan memanfaatkan cara ini untuk main hakim sendiri demi mengeruk pajak. Maklum, Pasal 5 PP 36/2017 menyatakan bahwa nilai harta bersih bisa dikenai pajak plus denda berdasarkan temuan atau pemeriksaan aparat pajak.

Padahal, selama ini wajib pajak (WP) sudah melaporkan harta, baik saat mengikuti tax amnesty  maupun dalam surat pemberitahuan (SPT) pajak dengan self assessment.

“Kami lihat ada potensi dispute,” ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani kepada KONTAN, Rabu (20/9).

Dia khawatir, pasal ini bisa memicu persekongkolan yang merugikan WP. Tanpa dasar penghitungan yang jelas, petugas pajak bisa sewenang-wenang mencari-cari kesalahan dari para WP.

“Waktu tax amnesty pakai prinsip self assessment. Tapi PP 36/2017 ditentukan oleh petugas pajak. Perbedaan ini harus dijembatani, harus ada kepastian dasar perhitungan nilai harta,” tegasnya.

Prijo Handojo selaku Ketua Bidang Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga mempertanyakan sumber database aset WP yang dimiliki DJP. Sebab database yang dimiliki kantor pajak hanya bersumber dari SPT Tahunan dan surat pernyataan harta (SPH) saat program tax amnesty.

Hal tersebut dikarenakan bank dan lembaga keuangan lainnya baru menyerahkan data nasabahnya pada bulan Februari 2018 tahun depan.

“ Kalau dari AEol (Automatic Exchange of Information), baru diperoleh setelah September 2018,” ujarnya.

Menghadapi reaksi keras dan tentangan dari berbagai kalangan, Hestu Yoga Saksama selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP memastikan bahwa aparat pajak tidak akan ada penyalahgunaan atas PP 36/2017.

“ Petugas pajak akan bekerja professional dan tetap menjaga confidence dunia usaha dan iklim investasi,” tegas Hestu.

Untuk mencegah penyelewengan, DJP menerapkan mekanisme pengawasan internal. Masyarakat juga bisa mengawasi dengan melaporkan petugas pajak nakal ke whistleblowing Kementerian Keuangan dan Kring Pajak 1500200.

Sumber: Harian Kontan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *