Bisnis

Buku Yang Dibebaskan dan Yang Tidak Dibebaskan PPN

Buku Yang Dibebaskan dan Yang Tidak Dibebaskan PPN

Buku Yang Dibebaskan PPN

Buku Yang Dibebaskan dan Yang Tidak Dibebaskan PPN – Berdasarkan ketentuan PMK No. 122 Tahun 2013, atas impor dan penyerahan buku-buku pelajaran umum, agama, dan kitab suci, dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). baca : pph badan

Kitab suci yang mendapatkan pembebasan PPN, diantaranya yaitu:

Kitab suci agama Islam

Meliputi kitab suci Al-Qur’an, termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian, dan Juz Amma.

Kitab suci agama Kristen Protestan

Meliputi kitab suci Perjanjuan Lama dan Perjanjian Baru, termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Kitab suci agama Katolik

Meliputi kitab suci Perjanjuan Lama dan Perjanjian Baru, termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Kitab suci agama Hindu

Meliputi kitab suci Weda, Smerti, Sruti, Upanisad, Itihasa, dan Purnama, termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Kitab suci agama Budha

Meliputi kitab suci Tripitaka, termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Kitab lainnya yang telah ditetapkan sebagai kitab suci oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri yang dimaksud.

Sedangkan untuk buku-buku pelajaran agama yang dimaksud adalah buku-buku sejenis fiksi atau non fiksi yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa, yang merupakan buku-buku pelajaran pokok, penunjang dan kepustakaan di bidang agama. baca: sop adalah

Selanjutnya untuk buku-buku pelajaran umum yang dimaksud adalah buku-buku sejenis fiksi dan nonfiksi yang bertjuan untuk meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa, yang merupakan buku-buku pelajaran pokok dan kepustakaan.

Buku Yang Tidak Dibebaskan PPN

Buku yang tidak termasuk dalam pengertian buku-buku pelajaran umum, diantaranya adalah: buku hiburan, buku musik, buku roman popular, buku iklan, buku sulap, buku katalog diluar keperluan pendidikan, buku promosi suatu usaha, buku horoskop, buku karikatur, buku komik, buku horor dan buku reproduksi lukisan.

Kewenangan pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umun yang dapat dibebaskan pph pasal 21 PPN nya ada pada dua Menteri, yaitu Menteri Pendidikan Nasional untuk jenis buku-buku pelajaran umum dan Menteri Agama untuk buku-buku pelajaran agama dan kitab suci.

Kemudian dalam implementasinya, kewenangan Menteri Pendidikan Nasional untuk menilai buku-buku pelajaran umum diserahkan pelaksanaannya kepada Kepal Pusat Kurikulum dan Pembukuan Kementerian Pendidikan Nasional, sebuah unit eselon dua dibawah Bada Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *