Bisnis

Banding Dan Gugatan

BANDING DAN GUGATAN

Info training

Banding Dan Gugatan – Banding bisa diajukan terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai maupun Gubernur/Bupati/Walikota. Melakukan banding terhadap tarif pph badan keputusan keberatan yang diputus oleh Direktur Jenderal Pajak yaitu atas:

  • Surata Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
  • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
  • Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
  • Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKP Nihil).
  • Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

Untuk gugatan dapat diajukan terhadap:

  • Keputusan dengan Surat Tagihan Pajak (STP).
  • Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 yang berkaitan dengan STP.
  • Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat (1) dan pasal 26.
  • Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Membayar Pajak atau Pengumuman lelang.

Mekanisme mengajukan banding mirip dengan ketika mengajukan surat keberatan. Syarat (formal) mengajukan banding adalah:

  1. Dengan surat bahasa Indonesia kepada Badan Peradilan Pajak.
  2. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding.
  3. Satu keputusan diajukan satu Surat Banding.
  4. Disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima Surat Keputusan yang dibanding.
  5. Dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding.
  6. Jumlah yang terutang telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)
  7. Diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya.

Di samping tujuh syarat formal tersebut di atas, wajib pajak memperhatikan beberapa hal seperti waktu mengajukan surat keberatan pada uraian di atas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan misalnya pph 21 adalah:

  • Tanggal surat keputusan keberatan.
  • Uraian banding.
  • Penandatanganan surat banding.
  • Kopi surat setoran pajak.
  • Tanggal pengajuan surat banding.
  • Tanda terima surat banding.

Seperti halnya banding, gugatan juga harus mengikuti syarat formal. Syarat formal dalam gugatan meliputi:

  1. Tertulis dalam  bahasa Indonesia.
  2. Terhadap pelaksanaan penagihan pajak = 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan.
  3. Keputusan selain pelaksanaan penagihan pajak = 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.
  4. Satu pelaksana penagihan atau satu keputusan diajukan satu surat banding gugatan.
  5. Diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukum.
  6. Disertai alasan yang jelas.
  7. Dilampiri salinan dokumen yang jelas.
  8. Mencantumkan tanggal diterima pelaksanaan penagihan atau keputusan yang digugat.

Wajib Pajak juga harus memperhatikan empat poin pengajuan surat  banding selama dalam menjalankan gugatan.

Terhadap banding dan gugatan yang diajukan kepada Badan Pengadilan Pajak, putusan pengadilan pajak dapata berupa:

  1. Menolak
  2. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya.
  3. Menambah pajak yang masih harus dibayar.
  4. Tidak dapat diterima.
  5. Membetulkan kesalahan tulis dan/ataunkesalahan hitung; dan/atau
  6. Membatalkan

Sumber: Indonesian Tax Review

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *